logo jadiberita.com

• 5 Juni, 2012
• 121 views
• Laporkan Berita Ini!

Ingin Beriklan di JB?

Kinerja para menteri dan pejabat pemerintah kembali dipertanyakan. Setelah skandal wisma atlet yang menyeret Angelina Sondakh, kini giliran skandal gedung hambalang. Terbukti dari ambruknya gedung olahraga tersebut, bau-bau KKN kembali tercium di jajaran pejabat di bidang olahraga.

indonesiamedia.com

Dengan demikian, proyek Hambalang akhirnya menjadi skandal baru yang kini menjadi target penyelidikan dan penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal, sejumlah skandal masih belum tuntas diselesaikan, seperti kasus wisma atlet dan Bank Century. Bisa dibilang skandal Hambalang ini seperti sekuel kisah wisma atlet.

Ada hal janggal dalam proses pembangunan pusat olahraga di kawasan Bogor itu. Biaya pembangunan dipompa berlipat-lipat dari anggaran awal. Anggarannya membengkak hampir sepuluh kali lipat dari rencana awal Rp 125 miliar hingga Rp 1,2 triliun. Bahkan, menurut catatan terbaru, nilainya dua puluh kali lipat.

Muhammad Nazaruddin, selaku mantan Bendahara Umum Partai Demokrat mencetuskan pengakuan yang kembali mengundang perhatian publik hukum. Menurutnya, proyek pembangunan gedung yang disebut-sebut ingin menyontek kompleks olahraga Bukit Jalil di Malaysia itu seperti dimamfaatkan sejumlah politikus Partai Demokrat. Mereka bermain api dengan memasang “jasa” pengurusan sertifikat tanah–salah satu masalah yang menghambat proyek Hambalang bertahun-tahun. Lewat lobi politik, ganjalan administrasi di Badan Pertanahan Nasional disingkirkan kurang dari sepekan.

Kemudian, para pemain politik itu menentukan pemenang tender proyek. Perusahaan kontraktor pun ditunjuk sejak awal, melalui proses yang seolah-olah normal. Tapi ternyata tak ada yang gratis. Mereka mematok imbalan 18 persen dari nilai proyek, Semua harus disetor di muka. Dana lalu ditebarkan ke berbagai penjuru. Antara lain ke kongres partai yang kemudian memilih Anas Urbaningrum sebagai ketua umum. Sisanya mengalir ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat.

Belakangan, menurut Nazaruddin, yang ditunjuk Anas menjadi bendahara umum, duit gelap itu bahkan masuk kas partainya. Pernyataan menggegerkan ini merupakan hal baru. Sebelumnya, ia hanya menyebutkan duit Hambalang untuk biaya pemenangan Anas di Kongres Partai Demokrat. Memang perlu pembuktian lebih lanjut untuk mengungkap tuduhan terdakwa perkara suap proyek Wisma Atlet Palembang itu. Soalnya, laporan keuangan partai yang dia buat sebelum dipecat, setahun lalu, sangat “primitif”: hanya mencantumkan angka gelondongan, tanpa perincian.

Kejanggalan-kejanggalan pun mulai bermunculan. Berikut delapan diantaranya:

1. Peningkatan skala proyek Hambalang dibikin tergesa-gesa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2010. Diketahui, APBN-P lebih rawan dikorupsi ketimbang APBN dan, menurut ICW, sekitar 80 persen korupsi anggaran dilakukan melalui APBN-P.

2. Sebagian anggota Komisi Olahraga DPR mengaku tak mengetahui peningkatan skala proyek Hambalang dari sekolah atlet senilai Rp 125 miliar menjadi pusat olahraga bernilai Rp 1,2 triliun dengan anggaran multi-tahun. (Baca: Kenapa Anggaran Proyek Hambalang Rp 1,2 Triliun?)

3. Ada pembicaraan soal Hambalang antara Menteri Andi Alifian Mallarangeng dan terpidana Wisma Atlet M. Nazaruddin, Koordinator Anggaran Komisi Olahraga Angelina Sondakh, serta Ketua Komisi Olahraga Mahyudin pada 10 Januari 2010. Namun pengakuan Nazar ini telah dibantah oleh semua yang hadir pada pertemuan tersebut.

4. Lahan Hambalang yang labil dipaksakan menopang proyek besar. (Baca: Data Bor Tanah Hambalang Perlu Dicek)

5. Pengurusan sertifikat melibatkan Anas Urbaningrum–kala itu Ketua Fraksi Demokrat–yang meminta anggota Komisi Pemerintahan Ignatius Mulyono, yang dekat dengan Kepala BPN Joyo Winoto. Hasilnya, dalam waktu kurang dari sebulan, sertifikat kelar, padahal surat tanah ini tak kelar diurus sejak 2004.

6. Diduga ada kolusi dalam subkontrak pemegang proyek, PT Adhi Karya, dengan PT Dutasari Citralaras karena Dutasari dimiliki kader Demokrat Munadi Herlambang, Atthiyah Laila (istri Anas), dan orang dekat Anas, Machfud Suroso.

7. Adhi Karya mensubkontrakkan sebagian pekerjaan ke Dutasari untuk pekerjaan yang bukan keahlian Dutasari, sehingga Dutasari mensubkannya lagi ke PT Bestindo Aquatek Sejahtera dan PT Kurnia Mutu.

8. Nazar beberapa kali menyatakan ada fee Rp 100 miliar dari Adhi Karya yang mengalir ke DPR dan untuk membiayai pemenangan Anas sebagai Ketua Umum Demokrat di Kongres Bandung, Mei 2010.(Tempo/Kompas/rei)