Lantaran sejak awal, dalam demokrasi, orang harus mencalonkan diri untuk menjadi pemimpin atau penguasa, maka hukum asal politik adalah buruk sangka. Oleh karena, dalam politik itu selalu harus ada imbal balik yang diterima, dalam bentuk konsesi, atau koalisi, maka sifat wajib politik adalah pamrih murni. Dan oleh sebab segala hubungan antar pribadi dan kelompok selalu dibangun atas kepentingan, yang bisa jadi jangka panjang, atau jangka pendek, atau sesaat, yang sangat mungkin berubah-ubah, dalam konteks materi dan kekuasaan, maka adalah suatu kepastian yang nyata dalam politik: tiada kawan abadi, yang ada hanyalah kepentingan abadi!

Dunia politik yang selalu hingar bingar, penuh intrik yang terkadang licik, sarat tipu daya dan manuver-manuver palsu, dalam pembentukan opini, perang dan pengalihan isu, lobi-lobi balik layar, hingga politik uang. Membuatnya dicap sebagai suatu dunia yang belepotan makar dan dosa-dosa. â??Politik itu kotorâ? sudah seliweran layaknya angin yang berhembus.

Padahal, tidak semua para pelaku politik adalah pribadi-pribadi dengan kadar moral dan intelektualitas yang rendah. Akan tetapi semenjak mereka menceburkan diri dalam dunia yang memiliki hukum asal dan sifat wajib sebagaimana tersebut di atas, maka tidak bisa tidak, fitnah demi fitnah menerpa bergiliran. Makin tinggi pohon, makin kencang angin bertiup. Akan halnya â??akar rumputâ? harus pasrah menerima diinjak-injak  dan dicungkil sekenanya.

Suatu komunitas tetap butuh politik, suatu sistem organisasi kekuasaan yang bakal mengatur dan mengendalikan tata hidup bermasyarakat. Maka, keberadaan pemimpin adalah niscaya. Adapun proses perebutan kekuasaan, mempertahankan dan menggoyang kekuasaan, adalah satu topik sendiri yang selalu menjadi headline berita-berita di koran. Kalau orang menuliskan sejarah, maka sejarah yang paling lazim dan konvensional adalah sejarah politik. Dan kalau disebut â??orang-orang besarâ? maka umumnya yang dimaksud adalah pemimpin-pemimpin politik.

Tokoh politik yang kontroversial dan kharismatik jauh lebih selebriti ketimbang selebriti yang paling flamboyan. Urusan politik adalah urusan serius, berat dan besar, beda dengan bidang kesenian dan kebudayaan, yang walaupun asik dan menyenangkan, seringkali sepele dan sampingan. Kesenian bakal dapat popularitas lebih kalau nyenggol-nyenggol tema politik. Pelawak akan dianggap lebih cerdas kalau bisa membawakan tema-tema politik dalam lawakannya.

Entah mengapa politik selalu menggoda dan sekaligus mengandung bahaya!

Sulit mempercayai adanya â??hasrat kepedulianâ? pada diri orang-orang yang mencalonkan diri menjadi penguasa. Hukum asal buruk sangka itu sifatnya serta merta: anda ingin jadi pemimpin, anda harus mencalonkan diri, berarti anda haus kekuasaan!

Sekarang ini bukan lagi zaman pengamat, yang kata Mahbub Djunaidi, orang luar yang seakan-akan orang dalam. Sebab, para pengamat, para akademisi yang cerdas-cerdas itu, sudah banyak yang jadi anggota partai, atau minimalnya masuk lembaga-lembaga politik: Komisi Pemilihan Umum, KPK, Mahkamah Konstitusi adalah juga bersifat politik. Namun, politik bagi para tokoh-tokoh yang sebelumnya dikenal sebagai akademisi, pengamat, orang bijak bestari yang berada di luar kekuasaan, seringkali menggerogoti kadar wibawa tokoh-tokoh tersebut.

Loyalitasnya seakan-akan menyempit, dari umat dan bangsa menjadi semata-mata parpol atau lembaga. Asosiasi orang mengerdil, dari memandangnya selaku milik bersama, yang tidak ada di mana-mana dan kemana-mana, menjadi selalu di situ dan pasti ada di situ. Tokoh-tokoh yang berloncatan ke dunia politik itu seakan hendak menyatakan hanyalah lewat politik segala sesuatu bisa dilakukan dan diperbaiki. Walaupun untuk melakukan perbaikan ternyata jalannya panjang, mendaki, lama, dan penuh cobaan.

Antropolog Politik

Kalau pengamat politik berada di luar, dan aktor politik jelas-jelas ada di dalam, maka alangkah aneh posisi yang diambil oleh para antropolog politik. Mengapa antropologi? Pasalnya konflik sosial-politik yang meruyak di beberapa kabupaten di Indonesia sangatlah partikular, sekaligus kompleks, dan multidimensi, yang tidak cukup dibedah hanya dengan bermodalkan sejarah, sosiologi, dan politik saja. Ada konflik politik suku Dayak vs Melayu di Kalimantan Barat, muslim vs Kristen di Ambon pasca-reformasi, kehendak memerdekakan diri dari beberapa provinsi, masalah pencalonan putera daerah, peranan elit agama, dan seterusnya.

Antropologi meliputi semuanya: sejarah, sosiologi, perpolitikan, yang mesti dipahami dalam kerangka kultur etnik yang khas.

Di lain segi, antropologi sudah â??diperalatâ? sebagai nama bagi suatu bahasan yang acak, tidak berpola, mementingkan detail-detail. Antropologi disunat dan harus menderita menjadi sekedar narasi dan deskripsi tentang kultur suatu etnik. Dan karena  etnik-etnik itu demikian kentalnya memainkan â??identitasâ?? sebagai kartu dan kendara politik, entah disadari atau tidak, diakui atau tidak, maka tak pelak kepahaman antropologi menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan.

Dalam politik orang melihat apa yang â??tampakâ??, kemudian meraba-raba faktor dan penyebab serta akibat yang mungkin timbul dari â??skenario politikâ?? yang sedang dijalankan. Perabaan yang kadang seronok itu kemudian dinamai dengan istilah mentereng: analisis politik.

Antropolog politik sesungguhnya lebih menghayati pergumulan politik dalam artiannya yang paling hakiki. Mereka pergi ke dapur politik untuk melihat kompor apa yang digunakan, terkena asap, dan mungkin tersiram sedikit air panas, dan menghirup bau dapur yang sama sekali tidak sedap, dan merekam dengan mata kepala sendiri â??materialâ?? politik yang mentah, yang setengah matang, ataupun terlanjur basi.

Para analis asik ngobrol-ngobrol di ruang tamu dan mencoba menilai enak tidaknya suatu masakan, mungkin kurang bumbu, kurang gula, kurang garam, dan kadang seperti dukun menilai tanpa mencicipi masakannya sama sekali. Antropolog politik ngobrol di segala tempat yang memungkinkan mereka dapat melakukan wawancara mendalam, dan mengerti secara obyektif maupun subyektif, pengalaman yang dialami subjek penelitian, sehingga pengertian yang dihasilkannya benar-benar merupakan suatu presentasi inter-subyektif yang lahir dari interaksi yang intens dan legitimate.

Era Orde Baru nyaris melunturkan sama sekali identitas etnik. Semuanya lebur dalam sentralisasi, persatuan nasional, ideologi Pancasila, dan dominasi negara dalam pembangunan. Dalam sentralisasi semacam itu, beberapa etnik mungkin lebih beruntung dan memiliki kesempatan ketimbang etnik yang lain. Bahwa etnik yang punya kesempatan itu ternyata sama sekali bukan â??putraâ? daerah yang bersangkutan dan bahwa hal itu mungkin memicu kecemburuan sosial, atau bahwa etnik yang lebih beruntung itu ternyata semena-mena di mata etnik yang kurang beruntung, dan mengapa etnik penduduk asli justru merupakan lapis termiskin di daerahnya yang kaya hutan, kaya tambang, kaya sumber daya alam, tidaklah menjadi suatu persoalan. Maka ketika roda zaman bergulir, angin perubahan berhembus, persoalan-persoalan tadi mengemuka juga atau minimalnya memercik dan membayangi konstelasi politik yang muncul setelahnya.

Kemudian masalah-masalah muncul sebagai â??tema-tema besarâ?? seperti dalam penempatan bab-bab buku. Pilkada, pemilu legislatif, konflik etnik, pemekaran daerah, dan seterusnya menurut lokalitas masing-masing.

Setiap kita mengkhawatirkan terjadinya disintegrasi sosial dan hilangnya harta dan nyawa akibat suatu konflik etnik. Mungkin kita berkomentar: biarlah politik itu menjadi arena yang mendewasakan etnik-etnik itu, biar mereka belajar berorganisasi, biarlah pemukanya menghimbau massa-nya agar lebih sabar dan rasional dalam berkompetisi secara sehat, dan kalau kalian kalah kalian harus berusaha lebih keras lagi di dewan perwakilan atau semisalnya. Akan tetapi nyatanya bisa jadi politik justru mengompori konflik di arus bawah. Konflik di arus bawah itu dijadikan alat penekan, sebagai senjata di arena perpolitikan tingkat atas.

Inilah di saat negara melemah, justru kebalikan dari saat mereka terlalu kuat, ada kekuatiran negara tidak bisa mengelola kompetisi etnik ini lewat suatu rekayasa sosial, dengan menjadikan antropologi sebagai bahan pertimbangan. Lewat suatu amatan dan kajian antropologi politik, Anda mungkin berpikir betapa remeh dan sepele solusi yang kemudian ditelurkan, akan tetapi tidakkah kita tahu bahwa konflik berkobar, orang terbantai, rumah hancur, juga dengan sebab yang sangat remeh dan sepele?

Apapun namanya antropologi kebijakan-kah, politik kebijakan-kah, sesungguhnya kita semua tidak peduli. Yang kita peduli adalah bagaimana melancarkan suatu politics of love, semacam yang dulu sempat dilontarkan Amien Rais sebagai â??high politicsâ? sebagai lawan dari â??low politics.â? Politik cinta berada di luar kerangka politik itu sendiri, sebab dasarnya adalah baik sangka, memberi tanpa mengharap menerima kembali, sepi pamrih, dan berbakti di jalan-jalan sunyi yang tidak teramati manusia.

Singkat kata, yang kita peduli ialah bagaimana caranya agar masyarakat dapat hidup dengan aman, sejahtera, rukun, guyub, tidak kurang suatu apa.