Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Pedoman Keamanan dan Ketahanan Siber untuk industri pinjaman daring (fintech lending) atau LPBBTI di Jakarta pada 10 November 2026. Langkah ini mewajibkan penyelenggara pinjaman resmi memperkuat perlindungan data nasabah dan kesiapan sistem menghadapi serangan siber, sebagaimana tercantum dalam siaran pers resmi OJK.
Bukan Sekadar Cegah Serangan, Sistem Wajib Cepat Pulih
Dalam pedoman baru tersebut, OJK mendorong penyelenggara pinjaman online resmi untuk beralih dari sekadar keamanan siber (cyber security) menuju ketahanan siber (cyber resilience). Artinya, sistem tidak cukup hanya memasang benteng pertahanan, tetapi juga harus mampu bertahan dan cepat memulihkan layanan ketika gangguan atau peretasan telanjur terjadi.
Pendekatan ini ibarat gedung bertingkat yang tidak hanya dilengkapi alarm kebakaran, tetapi juga punya jalur evakuasi dan sistem pemadam otomatis agar aktivitas penghuni segera normal. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK, Agusman, menegaskan pentingnya langkah tersebut bagi publik.
“Ketahanan siber merupakan fondasi penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat,” kata Agusman dalam keterangan resminya, seperti dikutip InvestorTrust.
Lima Aspek Wajib dan Pakta Etika Penagihan
Mengutip laporan RRI, pedoman ketahanan siber OJK mencakup lima aspek utama, lengkap dengan instrumen penilaian mandiri (self-assessment) untuk mengukur tingkat kematangan keamanan tiap platform:
- Tata kelola keamanan siber di level manajemen.
- Identifikasi aset dan risiko keamanan siber.
- Pelindungan sistem dan data pengguna.
- Deteksi serta pemantauan ancaman secara berkelanjutan.
- Penanganan dan pemulihan insiden siber.
Selain aspek teknis, peluncuran pedoman ini juga disertai penandatanganan Pakta Integritas antara penyelenggara LPBBTI dan Perusahaan Jasa Penagihan (PJP) untuk memastikan penagihan berjalan beretika tanpa kekerasan maupun intimidasi.
Baca juga: Komdigi Imbau Waspada Serangan Siber, Ini yang Perlu Dilakukan Warga
Dampaknya bagi Pengguna Pinjaman Online di Indonesia
Bagi masyarakat di Indonesia yang memakai layanan pendanaan berbasis aplikasi, aturan baru ini memberi perlindungan ganda: data pribadi seperti KTP dan riwayat transaksi lebih terjaga dari kebocoran, sementara praktik penagihan diawasi lebih ketat. Jika penyelenggara resmi mengalami gangguan sistem, layanan diharapkan bisa pulih tanpa merugikan peminjam maupun pemberi dana.
Meski begitu, pedoman ini berlaku bagi penyelenggara resmi yang berizin OJK, sehingga risiko terbesar tetap mengintai dari aplikasi pinjaman ilegal. Sebelum mengajukan pinjaman digital, pastikan legalitas platform di situs resmi OJK dan pelajari cara mengecek tautan phishing agar tidak terjebak situs tiruan.
















