Hai JBers, kamu pernah nggak sih nonton berita internasional terus tiba-tiba muncul istilah hak veto yang bikin semua orang jadi “eh, kenapa dia bisa nolak keputusan itu?” Nah, apa itu hak veto memang sering disematkan dalam percakapan politik global—tapi nggak semua orang ngerti betul maknanya.
Kalau kamu sering merasa istilah-istilah seperti itu terlalu “formal” atau susah dicerna, tenang aja, lewat tulisan ini aku mau ajak kamu ngobrol santai—supaya kamu nggak cuma tahu definisinya, tapi juga ngerti bagaimana hak veto berfungsi, dilemanya, hingga efeknya ke dunia nyata.
Jadi, yuk kita bongkar bareng-bareng.
Apa Itu Hak Veto?
Kata “veto” berasal dari bahasa Latin, yang artinya “saya larang.” Dalam praktiknya, hak veto adalah kewenangan khusus untuk membatalkan atau menolak keputusan yang sudah disetujui mayoritas.
Tapi, hak veto itu bukan hal yang berlaku di semua sistem pemerintahan atau organisasi. Di dunia internasional—khususnya dalam PBB—hak veto punya tempat istimewa. Dalam konteks Dewan Keamanan PBB, hak veto dimiliki oleh lima negara anggota tetap, yang memungkinkan satu negara “menolak total” suatu resolusi, meskipun sebagian besar negara anggota mendukungnya.
Jadi, kalau kamu lihat berita “resolusi dibatalkan karena hak veto,” artinya salah satu negara dengan hak veto itu memilih menggunakan kekuasaannya untuk memblokir keputusan yang sudah disetujui.
Veto Absolut vs Veto Tertunda
Dalam sistem PBB, hak veto ini termasuk veto absolut—artinya satu negara punya kuasa penuh untuk membatalkan resolusi non-prosedural meskipun menang suara mayoritas.
Namun, ada juga sistem veto yang bukan absolut di beberapa negara atau lembaga, di mana veto bisa “diatasi” lewat cara tertentu (misalnya dengan supermajoritas). Tapi itu di luar ranah hak veto ala PBB.
Sejarah & Alasan Mengapa Ada Hak Veto
Seperti kebanyakan aturan besar dunia, hak veto ini lahir dari kompromi dan dinamika kekuasaan pascakecah Perang Dunia II.
Latar Belakang Pendirian PBB
Setelah perang besar kedua itu, para negara pemenang ingin menciptakan wadah internasional yang bisa menjaga perdamaian dan mencegah konflik besar terulang. Tapi, para “pemain besar”—negara-negara dengan pengaruh militer dan ekonomi tinggi—menginginkan keamanan agar keputusan yang diambil tidak merugikan mereka langsung.
Oleh karena itu, dalam pembentukan Dewan Keamanan PBB, lima negara yang dianggap besar tersebut diberikan status anggota tetap dan disertai hak veto. Jika tidak demikian, mereka mungkin tak mau bergabung atau tunduk pada mekanisme yang bisa merugikan kepentingan mereka.
Selama konferensi dasar, kompromi itu akhirnya diterima: PBB berdiri dengan aturan bahwa keputusan Dewan Keamanan butuh persetujuan sembilan negara (dari total 15), dan tidak ada penolakan dari anggota tetap.
Kritik Sejak Awal
Tentu saja, dari dulu hak veto sudah menuai kritik. Kritikus bilang: “ini kekuasaan terlalu besar untuk satu negara; bisa jadi alat untuk melindungi kepentingan sendiri daripada kepentingan global.”
Ada juga pihak yang menyebut bahwa tidak ada justifikasi yuridis kuat di luar Piagam PBB untuk memberi hak veto. Artinya, warisan sejarah sering jadi alasan utama eksistensinya.
Siapa yang Punya Hak Veto & Bagaimana Cara Kerjanya
Sekarang kita bahas siapa saja yang punya hak veto, dan bagaimana prosesnya bisa “membatalkan” suatu keputusan.
Kelima Negara Pemegang Hak Veto
Kelima negara yang disebut sebagai P5 (Permanent Five) adalah:
- Amerika Serikat
- Rusia
- China
- Inggris
- Prancis
Mereka memiliki hak khusus di Dewan Keamanan—jika salah satu dari mereka memveto suatu resolusi (selain masalah prosedural), maka resolusi itu gagal meskipun negara-negara lain mendukungnya.
Sebagai catatan: abstain (menahan diri) atau tidak ikut hadir dalam pemungutan suara tidak sama dengan veto. Abstain atau absen tidak menghentikan resolusi. Hanya suara “negatif” dari salah satu dari P5 yang menjadi veto.
Proses Voting & Veto
Begini alurnya (sederhana):
- Dewan Keamanan mengusulkan resolusi atau rancangan keputusan.
- Semua anggota Dewan—15 negara total—melakukan pemungutan suara.
- Untuk keputusan non-procedural: minimal 9 suara “ya” dibutuhkan, dan tidak boleh ada suara “tidak” dari kelima anggota tetap P5.
- Jika salah satu anggota tetap memberikan suara “tidak,” itu berarti veto—resolusi gagal.
Contoh klasiknya: Amerika Serikat menggunakan hak vetonya untuk menolak resolusi gencatan senjata di Gaza meskipun mayoritas negara mendukung.
Fungsi, Keuntungan & Risiko Hak Veto
Kalau bicara hak veto, ada sisi positifnya juga. Tapi nggak bisa dipungkiri—banyak kritik menyasar sisi gelapnya. Yuk kita bandingkan.
Fungsi & Keuntungan
- Menjaga keseimbangan kekuatan: Negara-negara besar bisa merasa aman bahwa keputusan yang merugikan mereka tidak akan diterapkan tanpa persetujuan.
- Stabilisator sistem: Dengan adanya veto, negara-negara besar mungkin lebih berhati-hati dalam keputusan ekstrem yang bisa memicu konflik.
- Mendorong diplomasi & negosiasi: Karena veto punya kekuatan besar, sebelum suatu resolusi diajukan, biasanya banyak lobi dan kompromi agar tidak ditolak.
- Melindungi hak minoritas: Dalam sistem di mana mayoritas bisa “menindas”, hak veto bisa dijadikan pengaman terhadap keputusan yang ekstrem atau sepihak.
Risiko & Kritik
- Hambatan dalam merespons krisis: Di banyak kasus, resolusi kemanusiaan atau tindakan cepat gagal karena satu veto.
- Potensi penyalahgunaan: Negara bisa menggunakan veto untuk melindungi kepentingan sendiri, bukan kepentingan global.
- Ketidakadilan bagi negara lain: Negara yang bukan anggota tetap sering merasa keputusan besar ditentukan oleh lima negara, bukan oleh suara kolektif dunia.
- Sukar direformasi: Karena perubahan terhadap hak veto memerlukan persetujuan dari kelima anggota tetap itu sendiri, reformasi nyaris mustahil.
Contoh Nyata: Hak Veto di Dunia
Demi supaya nggak terlalu teoritis, ini beberapa contoh nyata penggunaan hak veto yang menarik:
- Amerika Serikat vs Gaza: Amerika Serikat memveto resolusi gencatan senjata di Gaza meskipun 13 anggota mendukung, satu abstain, dan AS memilih veto.
- Rusia dalam isu Suriah: Rusia sering menggunakan hak vetonya untuk memblokir resolusi yang menekan rezim Suriah dalam konflik sipil.
- Koalisi veto bersama: Ada kalanya dua negara dengan veto—misalnya Rusia dan China—melakukan veto bersama terhadap resolusi tertentu yang menyangkut kepentingan mereka di kawasan.
Adakah Peluang untuk Mengubah atau Membatasi Hak Veto?
Kalau kamu berpikir “ini terlalu berat sebelah, masa nggak bisa diubah?” — iya, banyak pihak berpikiran sama.
Beberapa gagasan yang pernah muncul:
- Pembatasan penggunaan veto: Usulan agar veto tidak boleh dipakai dalam kasus kejahatan kemanusiaan atau genosida saja.
- Veto kolektif: Agar satu negara tak bisa veto sendirian, tetapi butuh dukungan negara lain pemilik veto.
- Abolisi hak veto: Menghapus hak veto sama sekali dan menggantinya dengan sistem voting yang lebih demokratis.
Tapi tantangannya besar: karena perubahan memerlukan persetujuan dari kelima anggota tetap itu sendiri—yang mungkin merasa dirugikan jika hak veto mereka dikurangi.
Beberapa aktivis dan negara non permanen memang mendesak reformasi, tapi hingga sekarang, struktur hak veto tetap bertahan.
Kenapa Kamu Harus Peduli tentang Hak Veto
Mungkin kamu bertanya, “Ya oke, ini urusan negara-negara besar — kenapa aku harus peduli?”
Karena keputusan yang dibatalkan lewat veto bisa berdampak langsung ke manusia di lapangan—misalnya resolusi kemanusiaan tidak berjalan, bantuan terlambat, konflik berkepanjangan.
Selain itu, hak veto adalah simbol bagaimana kekuasaan internasional dibagi—siapa yang punya suara lebih besar, dan bagaimana demokrasi global (atau ketidakadilan) bisa tercipta lewat mekanisme seperti ini.
Jadi, dengan memahami apa itu hak veto, kamu jadi punya alat untuk menilai berita global lebih kritis dan nggak gampang terbawa “nada propaganda” ketika berita internasional muncul.
Penutup
Nah, JBers, sekarang kamu udah tahu nih apa itu hak veto, dari definisi dasar sampai kontroversinya. Jangan sampai kamu cuma ikut “ngeh” dalam berita, tapi nggak ngerti inti ceritanya.
Kedepannya kita bisa diskusi bareng: bagaimana kalau hak veto dirombak? Apakah dunia akan lebih adil? Kita lihat bareng-bareng.
Kalau kamu suka tulisan ini, jangan lupa share artikel ini ke temen kamu!
