Ternyata Depok Pernah Punya Presiden Sendiri


Ternyata tidak hanya Indonesia yang memiliki Presiden sebagai pimpinan negaranya. Kota Depok pun ternyata pernah dipimpin oleh seorang presiden.

Mungkin tak banyak yang tahu tentang sejarah kota yang berada di selatan Ibu Kota Jakarta ini.  Walau Depok hanya sebuah kota kecil, tapi dahulu kala pada masa penjajahan Belanda, Kota Depok adalah kota yang dipimpin oleh seorang presiden.

Berikut ini adalah cerita Presiden Kota Depok yang diungkapkan pemerhati sejarah Depok, Diki Erwin, yang juga menjabat Humas di Pemkot Depok, seperti dilansir dari Vivacoid, Selasa (28/4/2015).

Sekitar tahun 1696, Kota Depok dahulu hanyalah sebuah dusun terpencil di tengah hutan belantara. Lalu kemudian, tepatnya pada tanggal 18 Mei 1696, seorang pejabat tinggi Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), bernama Cornelis Chastelin membeli seluruh tanah dan hutan, yang luasnya meliputi daerah Depok dan sedikit wilayah Jakarta Selatan serta Ratu Jaya dan Bojonggede.

“Untuk mengurus tanah-tanah tersebut Cornelis Chastelein mendatangkan kaum hamba sahaya dari Bali dan Sulawesi Selatan yang jumlahnya kurang lebih 150 orang,” kata Diki mengisahkan.

Kemudian pada tahun 1714 orang-orang hamba sahaya tersebut dibebaskan dari ikatan perbudakan oleh Corbelis Chastelin. “Ya, dia adalah misionaris Belanda yang memang sangat menentang perbudakan,” jelas Diki.

Cornelis Chastelein akhirnya memutuskan untuk memberi panggilan kepada kaum hamba sahaya itu. Agar lebih mudah, mereka akhirnya dijadikan 12 marga untuk warga Depok. Nama marga-marga itu di antaranya: Jonathans, Leander, Bacas, Loen, Samuel, Yacub, Laurens, Yoseph, Tholense, Isakh, Soedira dan Zadokh.

Dari pembagian marga itu, perlahan populasi penduduk di Depok kian hari kian banyak. Akhirnya, pada tahun 1871, Pemerintah Belanda mengizinkan daerah Depok membentuk pemerintahan yang dipimpin oleh presiden sendiri. Selanjutnya, jadilah Depok menjadi sebuah keresidenan atau kewedanaan kecil di bawah kedudukan pemerintah Belanda.

“Keputusan tersebut berlaku sampai 1942. Gemeente dalam bahasa Belanda yang artinya sebuah pemerintahan dipimpin oleh presiden sebagai pemerintah tertinggi,” ungkap pria ramah itu.

Gemeente Depok memiliki wilayah kekuasan yang dibagi dalam beberapa kecamatan dengan dipimpin seorang mandor. “Ada sembilan mandor dan dibantu oleh para pencalang polisi desa serta kumintir atau mantri lumbung,” jelasnya.

Daerah teritorial Gemeente Depok meliputi 1.244 hektar. Namun pada tahun 1952 setelah terjadi perjanjian pelepasan hak antara Pemerintah RI dengan pimpinan Gemeente Depok, aturan itu pun dihapus. Tapi tidak termasuk tanah-tanah Elegendom (tanah yang dikuasi Gemeente Depok) dan beberapa hak lainnya.

Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1976, perumahan pun mulai dibangun. Depok pun kian berkembang sampai pada akhirnya pada tahun 1981 pemerintah membentuk Depok sebagai kota administratif (Kotif) yang peresmiannya diselenggarakan pada tanggal 18 Maret oleh Menteri Dalam Negeri yang saat itu dijabat Amir Machmud.

“Depok ini pun disebut kota pemukiman karena pertama kali pemerintah membangun perumahan nasional (perumnas) di kota ini, selain di Klender dan di Bogor. Berdasarkan UU no 15 tahun 1999 pada tanggal 27 April 1999 Depok pun diresmikan menjadi Kota Madya atau Kota. Ya, sekarang Depok sudah menjadi Kota sampai dengan saat ini,” kata Diki di akhir ceritanya. (tom)


Kalo Suka Share Dong!

Gimana Nih Beritanya?

Love Love
100
Love
OMG OMG
90
OMG
Yaelah Yaelah
20
Yaelah
Keren Nih Keren Nih
10
Keren Nih
Ngakak Ngakak
40
Ngakak