Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bank Indonesia (BI) resmi memperluas layanan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) untuk menangani sengketa sistem pembayaran. Kebijakan ini memberi jalur penyelesaian di luar pengadilan bagi pengguna layanan transaksi digital yang berselisih dengan penyedia jasa pembayaran.
Perluasan cakupan tersebut diumumkan dalam siaran pers bersama OJK Nomor SP 228/DKPU/OJK/XI/2026 pada 16 November 2026, setelah BI menerbitkan persetujuan pada 6 Oktober 2026 agar LAPS SJK dapat menangani sengketa konsumen dengan penyelenggara sistem pembayaran di bawah kewenangan BI, seperti dilaporkan Liputan6.com dan Kontan.
Sengketa Sistem Pembayaran Kini Punya Jalur Mediasi Terintegrasi
Sebelumnya, LAPS SJK yang mulai beroperasi sejak 1 Januari 2021 lebih banyak menangani sengketa di sektor perbankan, asuransi, pembiayaan, dan layanan jasa keuangan di bawah pengawasan OJK. Melalui petunjuk pelaksanaan bersama OJK dan BI yang selaras dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), sengketa di ranah sistem pembayaran kini ikut terakomodasi secara terintegrasi.
“Kecepatan inovasi di industri jasa keuangan harus diimbangi dengan kecepatan dalam melakukan pelindungan konsumen, kita tidak boleh selalu menunggu masalah menjadi besar, baru kemudian memperbaiki sistem,” kata Dicky Kartikoyono, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, dikutip dari Liputan6.com.
Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta menambahkan, aturan pelaksanaan bersama ini memperkuat koordinasi kedua otoritas agar penyelesaian sengketa melalui LAPS berjalan sesuai kewenangan masing-masing. Lembaga ini juga menjalankan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan prinsip independensi, keadilan, efektivitas, dan kemudahan akses.
Baca juga: OJK Siapkan Aplikasi Anti-Scam Rilis Akhir Tahun, Cek Rekening Penipu
Alur Pengaduan Sebelum Mengajukan ke LAPS SJK
Meski jalurnya sudah dibuka, konsumen tidak dapat langsung melaporkan setiap keluhan ke LAPS SJK tanpa melalui proses awal. Penyedia layanan keuangan atau sistem pembayaran tetap wajib menangani keluhan melalui mekanisme internal terlebih dahulu, atau dikenal sebagai Internal Dispute Resolution (IDR).
Mekanisme ini ibarat menyelesaikan keluhan terlebih dahulu dengan petugas layanan toko sebelum membawanya ke lembaga mediasi konsumen. Jika pengaduan yang mengandung unsur sengketa keperdataan itu tidak mencapai kata sepakat di tingkat penyedia layanan, barulah konsumen bisa melanjutkannya ke LAPS SJK sebagai penyelesaian eksternal (External Dispute Resolution/EDR) atau melalui pengadilan.
Syarat lainnya, sengketa tersebut tidak boleh sedang diproses atau sudah memiliki putusan dari pengadilan, arbitrase, maupun lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Aturan ini sejalan dengan langkah penguatan keamanan lain seperti pedoman ketahanan siber sektor keuangan digital.
Bagi masyarakat Indonesia yang sehari-hari bergantung pada dompet digital, transfer bank, maupun pembayaran QRIS, perluasan wewenang LAPS SJK memberi kepastian jalur penyelesaian yang lebih cepat dan terjangkau. Pengguna tidak lagi bingung ke mana harus mengadu bila keluhan transaksi digital mandek di layanan pelanggan.
Langkah Saat Mengalami Sengketa Transaksi Digital
- Simpan seluruh bukti transaksi, tangkapan layar kendala, serta nomor tiket pengaduan dari layanan pelanggan aplikasi pembayaran terkait.
- Selesaikan terlebih dahulu proses pengaduan internal resmi di penyedia jasa sistem pembayaran hingga mendapat jawaban final.
- Ajukan permohonan penyelesaian sengketa ke LAPS SJK apabila penanganan internal tidak menghasilkan kesepakatan yang adil.
OJK dan BI turut mendorong kesiapan operasional LAPS SJK serta komitmen seluruh pelaku usaha untuk mendukung mekanisme penyelesaian sengketa ini dalam rangkaian Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen Tahun 2027 (GEBER PK 2027).
















